pphbi.com
Kendala Bahasa dalam Perjanjian Dwibahasa
Pada tahun 2009, pemerintah menetapkan suatu ketentuan yang cukup membingungkan, khususnya bagi para lawyer dan pelaku bisnis. Yaitu dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Ketentuan Pasal tersebut menyatakan bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara,