mapcorner.wg.ugm.ac.id
Dibalik Konflik Parangkusumo: Legalitas Sultan Ground dan Politisasi Zona Gumuk Pasir
“Sultan ground hanyalah alasan untuk mengklaim 141,15 hektar tanah di Parangkusumo, padahal sudah semenjak 1984 Sultan ground dihapuskan” - Kawit dalam diskusi MAPCorner-Klub MKP UGM (Selasa, 11 Oktober 2016). Pada diskusi yang bertemakan Penggusuran, Ekspansi Spasial, dan Politik Tata Ruang tersebut, Ketua Aliansi Keutuhan Republik Indonesia (AKRI) yaitu Kawit, menjelaskan bahwa saat ini warga yang berada di sekitar zona inti gumuk pasir Parangkusumo telah mendapatkan Surat Peringatan (SP) ke 2 untuk segera meninggalkan tempat tinggal atau ruang hidup mereka. Total warga yang terkena penggusuran di Parangkusumo sebanyak 163 orang. Alasan kedua penolakan penggusuran di Parangkusumo yang disampaikan Kawit adalah Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) mengenai pertanahan juga belum disahkan. Perdais ini yang seharusnya mengatur mengenai masalah pertanahan yang ada di Yogyakarta. Oleh sebab itu penggusuran yang mengatasnamakan Sultan ground tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Kawit juga