ontara

my.seruu.com
Australia Investigasi Pencemaran Laut Akibat Ledakan Blok Montara

Sydney, Seruu.com – Pemerintah Australia memberi perhatian pada masyarakat NTT yang terkena dampak dari ledakan Blok ontara di perairan Indonesia dan tertarik untuk melakukan kajian atas dampak tersebut. Tragedi ledakan ladang minyak dan gas bumi di perbatasan Laut Timor (Indonesia-Australia) milik perusahaan PTT Exploration and Production (PTTEP) Australasia yang terjadi pada 21 Agustus 2009. "Kami segera sampaikan ke PTTEP Australasia,“ demikian kata salah satu juru bicara Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia (Department of Foreign Affairs and Trade/DFAT) yang dimuat dalam situs www.smh.com.au. Kebocoran minyak dari kawasan Blok Montara, Laut Timor, yang dikelola anak perusahaan BUMN Thailand PTTEP itu berlangsung selama 74 hari. Kebocoran mencapai 400 – 2000 barel per hari. Untuk menenggelamkan butiran minyak, Australian Maritime Safety Authority (AMSA) menebar sedikitnya 180.000 liter dispersan di permukaan laut yang tercemar. Ironisnya, sejumlah dipersan diduga dari bahan kimia beracun, demikian menurut laporan Australian Lawyers Alliance (ALA) Rabu (15/7) lalu. Perairan Laut Timor yang tercemar tidak hanya di wilayah Australia, tetapi menyebar terbawa angin hingga ke sejumlah pantai di kawasan selatan Nusa Tenggara Timur (NTT). Setelah lima tahun lebih, pencemaran tersebut berdampak pada kehidupan masyarakat dan aspek ekonomi sehari-hari dan kompensasi yang seharusnya diterima masyarakat jadi tidak jelas karena pihak PTTEP selalu berlindung di balik kelemahan diplomasi Indonesia. Harian Sydney Morning Herald menyebutkan, para nelayan dan pembudidaya rumput laut di beberapa daerah NTT, seperti di Pulau Rote, Kabupaten Rode Ndao, dan Desa Tablolong di Kabupaten Kupang, semakin miskin karena hasil produksi menurun drastis akibat pencemaran tersebut. Beberapa warga mengalami sakit dan bahkan diduga ada yang meninggal karena keracunan akibat dari pencemaran tersebut. "Akibat pencemaran itu, beberapa warga menduga mereka tengah dihukum Tuhan atau pihak Australia mencoba untuk membunuh mereka,” demikian kutipan dalam laporan berjudul After the Spill. Makin Miskin dan Terjebak Utang Diperkirakan kerugian ekonomi di NTT saja bisa mencapai 1,5 miliar dolar  (17 triliun Rupiah) per tahun sejak 2009 lalu. Masyarakat di Pulau Landu, sebelah timur dari Pulau Rote, mengklaim paling buruk terkena dampak pencemaran karena letaknya paling dekat dengan perairan Australia. "Semua rumput laut mati. Tak ada yang tersisa,“ kata Kepala Desa Landu Semuel Messakh. Awalnya masyarakat tidak tahu penyebabnya hingga belakangan mendapat laporan soal pencemaran itu. Sebelum ladang migas Montara bocor, sekitar 100 ekor ikan bisa diperoleh dalam sekali melaut. Setelah tiga tahun bahkan hingga sekarang paling sekali turun melaut hanya 10-15 ekor ikan yang bisa ditangkap. “Kami tidak ada pekerjaan lain, karena menjadi nelayan (temasuk budidaya rumput laut), sudah dipahami seluruh warga desa ini. Ini pun berkat dari Tuhan sehingga kami bisa bertahan,” kata Semuel. Hal ini dibenarkan Nikodemus Manefa, pembudidaya rumput laut di kawasan Mulut Seribu, Pulau Rote, bahwa rumput laut yang tercemar itu memutih dan tidak tahan tekanan alias tidak kuat. Produksi dan hasil tangkapan yang menurun drastis itu menyebabkan para nelayan  pasrah, jatuh miskin, dan terjebak utang. Sebaliknya, PTTEP Australasia berulang kali menyatakan pihaknya belum pernah menerima bukti-bukti atas dampak pencemaran hingga ke Pulau Rote dan sejumlah kawasan Pulau Timor bagian barat. Dalam laporan perusahaan tentang Montara Environmental Monitoring Program menunjukkan tidak ada dampak dalam jangka panjang. Bahkan, mereka mengklaim sebanyak 98 persen migas dari Blok Montara yang meledak itu berada di perairan Australia. Artinya, hampir tidak ada yang merembes ke perairan bagian selatan NTT. Namun, dalam laporan terbaru versi ALA itu mengatakan ada bukti yang diperolehnya sehingga mendorong sebuah kajian independen atau investigasi ilmiah yang harus didanai oleh PTTEP. Laporan investigasi ALA setebal 259 halaman yang diterima tersebut menyerukan agar pemerintah Australia, Pemerintah Indonesia dan Timor Leste bersama Lembaga non Pemerintah Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) untuk segera memulai penyelidikan (investigasi) terhadap daerah dan masyarakat yang terkena dampak. (Sumber: Sydney Morning Herald & ALA)